"APBD bukan sekadar instrumen belanja birokrasi. Ia harus menjadi alat untuk mengubah kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung oleh rakyat."
Selama ini keberhasilan pembangunan daerah sering diukur melalui indikator-indikator administratif. Berapa persen serapan anggaran. Berapa banyak kegiatan yang terlaksana. Berapa proyek yang selesai dibangun. Berapa penghargaan yang berhasil diraih. Semua itu memang penting, tetapi sesungguhnya hanya merupakan alat ukur birokrasi, bukan ukuran kesejahteraan masyarakat.
Bagi rakyat, ukuran keberhasilan jauh lebih sederhana. Mereka tidak peduli apakah realisasi anggaran mencapai 98 persen atau 100 persen. Mereka tidak terlalu memikirkan jumlah rapat koordinasi yang telah dilaksanakan. Yang mereka rasakan adalah apakah anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik, apakah kebutuhan pangan keluarga terpenuhi, dan apakah pendapatan mereka meningkat dari tahun ke tahun.
Karena itu, sudah saatnya pemerintah daerah mengubah cara pandang dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan. Setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD harus mampu menjawab tiga tujuan utama: membuat rakyat lebih pintar, membuat rakyat lebih kenyang, dan membuat dompet rakyat lebih tebal.
Mengisi Otak Rakyat
Tujuan pertama pembangunan adalah meningkatkan kualitas manusia. Sebab pada akhirnya, kemajuan suatu daerah tidak ditentukan oleh banyaknya gedung yang dibangun, melainkan oleh kualitas sumber daya manusianya.
Sayangnya, masih banyak program yang mengatasnamakan peningkatan kapasitas masyarakat tetapi lebih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan daripada hasil yang dicapai. Pelatihan digelar, seminar dilaksanakan, sosialisasi dilakukan berulang kali, tetapi setelah kegiatan selesai tidak banyak perubahan yang terjadi.
Kita sering menjumpai laporan yang menyebut ribuan orang telah mengikuti pelatihan. Namun berapa orang yang kemudian memperoleh pekerjaan? Berapa yang berhasil membuka usaha baru? Berapa yang mengalami peningkatan pendapatan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang justru jarang dijawab.
Pembangunan sumber daya manusia tidak boleh berhenti pada pembagian sertifikat. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk belajar, bekerja, berinovasi, dan bersaing.
Setiap program pendidikan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, bahkan pembangunan infrastruktur sekalipun harus dirancang untuk memperkuat kualitas manusia. Sebab masyarakat yang cerdas akan mampu menciptakan kesejahteraan bagi dirinya sendiri.
Mengisi Perut Rakyat
Tidak ada pembangunan yang dapat disebut berhasil ketika masih banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.
Pemerintah daerah sering berlomba membangun berbagai fasilitas fisik yang terlihat megah dan mudah dipamerkan. Namun pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika angka kemiskinan menurun, angka stunting berkurang, kualitas gizi meningkat, dan masyarakat dapat hidup dengan lebih layak.
Pembangunan jalan seharusnya memperlancar distribusi hasil pertanian. Pembangunan irigasi harus meningkatkan produktivitas lahan. Penataan pasar harus memperkuat perdagangan rakyat. Program ketahanan pangan harus mampu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok.
Dengan kata lain, setiap program pembangunan harus memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perut rakyat yang kenyang jauh lebih penting daripada tumpukan dokumen laporan yang memenuhi lemari kantor pemerintahan.
Mengisi Dompet Rakyat
Tujuan akhir pembangunan daerah adalah menciptakan kemakmuran.
Masyarakat membutuhkan pekerjaan yang layak. Pelaku usaha membutuhkan pasar yang berkembang. Petani membutuhkan harga yang menguntungkan. Nelayan membutuhkan akses distribusi yang baik. Generasi muda membutuhkan kesempatan ekonomi yang lebih luas.
Karena itu, setiap program pemerintah harus ditanya: apakah program ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat?
Jika sebuah pelatihan tidak meningkatkan produktivitas, maka manfaatnya perlu dipertanyakan. Jika pembangunan infrastruktur tidak menciptakan aktivitas ekonomi baru, maka efektivitasnya perlu dievaluasi. Jika program pemberdayaan tidak meningkatkan pendapatan masyarakat, maka orientasinya harus diperbaiki.
Terlalu banyak anggaran publik yang akhirnya hanya berputar di lingkungan birokrasi. Anggaran terserap, kegiatan terlaksana, laporan selesai dibuat, tetapi efek ekonominya bagi masyarakat sangat kecil.
Padahal uang yang beredar di masyarakat akan menghasilkan efek berantai yang jauh lebih besar. Ketika pendapatan meningkat, daya beli naik. Ketika daya beli naik, usaha berkembang. Ketika usaha berkembang, lapangan kerja tercipta. Ketika lapangan kerja bertambah, kemiskinan menurun.
Inilah esensi pembangunan ekonomi daerah yang sesungguhnya.
Mengakhiri Mentalitas Serapan Anggaran
Sudah terlalu lama birokrasi terjebak pada paradigma bahwa keberhasilan identik dengan tingginya serapan anggaran. Akibatnya, menjelang akhir tahun sering muncul perlombaan menghabiskan anggaran agar realisasi terlihat tinggi.
Padahal tujuan APBD bukanlah menghabiskan uang rakyat. Tujuan APBD adalah mengubah uang rakyat menjadi kesejahteraan rakyat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai menggeser orientasi dari "berapa anggaran yang dibelanjakan" menjadi "berapa manfaat yang dihasilkan". Dari "berapa kegiatan yang terlaksana" menjadi "berapa masalah yang berhasil diselesaikan".
Sebuah kegiatan yang kecil tetapi menghasilkan dampak besar bagi masyarakat jauh lebih bernilai daripada puluhan kegiatan yang hanya menghasilkan laporan administratif.
Kembali kepada Tujuan Dasar Pemerintahan
Pada hakikatnya, pemerintah dibentuk bukan untuk mengurus dokumen, melainkan untuk melayani masyarakat. APBD disusun bukan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.
Karena itu, setiap usulan program seharusnya diuji dengan tiga pertanyaan sederhana.
Apakah program ini membuat rakyat lebih pintar?
Apakah program ini membuat rakyat lebih kenyang?
Apakah program ini membuat dompet rakyat lebih tebal?
Jika ketiga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan jelas, maka program itu layak dijalankan. Jika tidak, maka program tersebut patut ditinjau kembali.
Pada akhirnya, rakyat tidak bisa makan laporan kinerja. Mereka tidak bisa menyekolahkan anak dengan angka serapan anggaran. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan penghargaan yang dipajang di ruang kantor pemerintah.
Yang mereka butuhkan adalah kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang lebih berkualitas, pangan yang lebih terjangkau, dan pendapatan yang terus meningkat.
Sebab ukuran keberhasilan pembangunan sesungguhnya tidak rumit. Lihat saja apakah otak rakyat semakin terisi, perut rakyat semakin terisi, dan dompet rakyat semakin berisi. Jika ketiganya tercapai, maka APBD telah bekerja sebagaimana mestinya. Jika tidak, maka pembangunan masih perlu diperbaiki.
